PERAN KOLONIALIS DALAM PESTA DEMOKRASI DI PAPUA

(SPP)_Jakarta__Kolonialisme adalah salah satu upaya penguasaan atas suatu daerah atau wilayah oleh negara penguasa untuk memperluas daerahnya atau wilayahnya.

Penguasaan daerah tersebut umumnya dilakukan secara PAKSA terhadap masyarakat publik pada umumnya.  Demi kepentingan para elit politik, yang ingin mengusai daerah atau wilayah tersebut dengan mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya untuk negara induk kolonial Indonesia.

Dari implementasi kebijakkan menjadi perubahan kebijakkan politik yang melibatkan serangkaian inisiatif kebijakan selama periode berjalanya masa jabatan politik oleh para penjabat atau elit politik pemerintah kolonial Indonesia.

Negara kolonial Indonesia mempunyai kepentingan kolonialis dalam mejalankan praktek politik kapitalis untuk melindungi kepentingan imperalis oleh para militerisme Indonesia.

Untuk situasi saat ini di west papua seperti yang kita ketahui selama ini Jakarta selalu  memandang organisasi papua merdeka (OPM) sebagai benalu di tubuh negara.  Jakarta beranggapan mau tidak mau, suka tidak suka organisasi itu harus di padamkan dari akarnya. Pandangan ini bgi kami orang papua tidak masuk nalar karena di papua tidak ada terorisme ataupun pemberontak.  Di papua hanya ada orang yang sadar bahwa tanah mereka di rampas, orang tua mereka dibunuh, hutan dan kekayaan alam mereka di kuras habis-habisan kapitalisme yang di awasi ketat oleh militerisme Indonesia yang juga menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Selain itu, mereka sadar bahwa kebenaran sejarah mereka telah dimanipulasi demi kepentingan materi.

Jakarta harus mencatat bahwa di belahan bumi manapun kesadaran perlawanan akan lahir dari masyarakat pribumi, jika bangsa pribumi di perlakukan setengah bintang oleh bangsa lain.

Kirnya kita sudah cukup mengetahui bahwa “ ACT OFF FREE CHOICE”  Itu direkayasa menjadi  ACT FREE OFF CHOICE, namun sejarah yang benar adalah  berdasarkn data dan fakta yang obyektif dan akurat.  Dapat kita ketahui bahwa   dalam kebenaran sejarah menyatakan bahwa perlakuan negara colonial Indonesia  saat penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tidak sesuai dengan aturan standar internasional (one vote one man) namun secara paksa di aneksasi untuk masuk ke dalam bingkai NKRI dengan melakukan  pelanggaran HAM berat saat itu. Dimana situainya para orang tua kami di todong dengan senjata oleh militer Indonesia saat itu sampai saat ini sejarah mencatat dengan jelas.

Untuk saat ini di papua sedang ada dalam bingkai politik praktis yang berkembang, di karenakan oleh situasi demokrasi di Papua pada umumnya. Segalah cara akan dilakukan oleh para elit politik kapitalis dalam mencapai hasil dari partai politik  itu sendiri.  Saat ini yang dilakukan oleh para elit politisi, secara tidak efektif untuk mencapai hasil politik yang maksimal disetiap daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada umumnya.

Yang mereka lakukan adalah memanipulasi suara rakyat untuk kepentingan individu alias kaki tangan para kapitalis negara kolonial Indonesia saat ini dengan memutarbalikkan ketidakadilan menjadi kebenaran dalam pandangan elit politik  rupiah menjadi solusi para elit untuk membujuk masyarakat pada umumnya,  ( OAP ) Orang asli papua maupun non Papua.

Persiapan Pilkada serentak yang akan dilakukan tahun 2017 mendatang dimasa periode jabatan 2017-2022  mendatang, saat ini setiap kabupaten dipapua ada dalam semaraknya pesta demokrasi para kolaborator  elit-elit budak kapitalis NKRI.

Melihat dari peta politik saat ini, papua saat ini dalam skenario para imperialis, kapitalis NKRI, hanya merendam isu papua merdeka, maka terbentuklah ideologi munafik untuk memandang kearah  situasi dimana ( OAP) orang asli papua sedang sedang sekarat oleh militer  Indonesia saat ini dan dimana orang papua sendiri berseruh menuju kemerdekaan untuk membentuk suatu bangsa dan bernegara diatas tanah sendiri. Yang menghambat perjuangan kemerdekaan papua adalah para kolaborator elit-elit papua. Tidak jauh pula para kolaborator elit kaki tangan negara Indonesia, dimana sedang berlomba-lomba untuk mencapai kepentingan individu bukan kepentingan masyarakat umumnya, masyarakatlah yang menjadi objek dan masyarakat pulah menerima pahit  manisnya penderitaan dibawa kepemimpinan otoriter diktaktor kaki tangan para kolaborator imperialis kapitalis negara Indonesia ini. Yang terjadi salah satunya jayawijaya.

Masyarakat wamena jayawijaya bersama wakil bupati jayawijaya Jhon Banua

Masyarakat jayawijaya harus betul-betul memahami alur politiknya  yang  sedang dibangun, hingga masyarakat tidak salah memilih demi masa depan wamena dan papua yang damai dan sejahtera.

Alur  politik para elit politik  kolaborator  itu perlu diikuti baik dan lebih detail oleh masyarakat Papua pada  umumnya .

Seluruh rakyat bangsa papua harus betul-betul memahami alur politik saat ini, figur pemimpin yang betul-betul merakyat dan berpegang pada prinsip kebenaran demi tanah air papua dan  nilai-nilai orang asli papua sendiri  umumnya ( POPULIS ).

Lihat alur langkah politik yang dibangun kaki  tangan kolaborator para kapitalis kolonial Indonesia umumnya dengan situasi pesta demokrasi dipapua saat ini.

Rencana pembangunan yang telah tertundah beberapa bulan yang lalu, salah satunya ( MAKO BRIMOB ) dampak besar akan terjadi disepegunungan tengah papua, ketika masyarakat tidak memahami alur peta politik yang sedang dibangun ini, maka papua kedepan akan terhambat dengan perjuangan yang sedang dilakukan oleh para patriot bangsa papua saat ini.

Mahasiswa harus menjadi tongkat kekuatan masalah papua, dimana peran seorang mahasiswa mengontrol dinamika sosial politik yang terjadi ditingkat nasional dan internasional, dan permasalahan yang harus di pahami oleh mahasiswa itu sendiri dengan wawasan intelektualnya, dan peran tokoh intelektualnya perlu menganalisis kondisi dan situasi papua dalam berbagai bidang permasalahan baik dalam segi (sosial, ekonomi, politik dan budaya) akhir-akhir ini.

 Kesadaran perlu dibangun oleh orang papua sendiri, dan para intelektual yang sedang membangun lokasi politik dikalangan para mahasiswa tidak pada watak yang dibangun oleh figur marheanisme yang terstruktur di negara ini.

Ketika kita sadar akan jati diri kita sebagai orng aasli papua yang sedang ada dalam badan legislatif atu judiktif hrus menyadari akan hal tersebut diatas, karena hal tersebut diatas mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai manusia papua seutuhnya. Maka dalam hal ini bagi kita yang sedang ada dalam kursi legislatif ataupun yudiktif  mempunyai peran penting dalam mendukung perjuangan papua merdeka apalagi, saat ini situasi sangat memanas dan isu HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI semakin mendunia maka dalam hal ini kita sebagai manusia papua jangan menjadi judas atas tanah air kita sendiri namun kita harus sadar untuk menjaga isu ini sampai kepada KEBEBASAN SEJATI BAGI ORANG PAPUA.

Jangan kita menjadi orang-orang yang bertopengkan kebaikan padahal yang sebenarnya kita sendirilah yang merusak jati diri kita sebagai orang papua. Jangan pula kita sendirilah yang merusakkan kepercayaan rakyat kecil dan memanfaatkan situasi politik demi kepentingan pribadi kita (Indivualitas) dan mengobankan nyawa-nyawa manusia papua yang tidak berdosa.

Hai......Kau Elit Politik

dimanakah hatimu.....?

dimanakah rasa cintamu....?

dimanakah akal sehatmu....?

sehingga kau tega menjadikan rakyat kecil sebagai kelici percobaan demi memuaskan bualmu, keegoisanmu, kecuranganmu, dan kau memasang anjing-anjing peliharaanmu untuk menerkan si....miskin kecil yang tidak bersalah demi melindungi hatimu yang jahat itu.

(Helena Kobogau)

        

                                      Oleh : Mawel Ap wian